GROBOGAN || jatenggayengnews.com – Banjir yang melanda enam kecamatan di Kabupaten Grobogan mengakibatkan ribuan rumah terendam, ratusan hektare sawah tergenang, dan tiga titik tanggul di Sungai Tuntang jebol. Pemerintah segera mengambil langkah untuk menangani bencana ini, dengan prioritas utama menutup tanggul yang rusak dalam dua hari, serta mempersiapkan pemulihan dan langkah mitigasi bencana dalam jangka panjang.
Sebelum memimpin rapat koordinasi di Polres Grobogan pada Selasa (11/3/2025), Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengunjungi lokasi pengungsian dan proses perbaikan tanggul di Desa Baturagung, Kecamatan Gubug. Ia memastikan kebutuhan dasar warga yang terdampak, termasuk logistik, layanan kesehatan, dan fasilitas dapur umum, terpenuhi. Bantuan tambahan juga disalurkan, termasuk perlengkapan untuk anak-anak, untuk meningkatkan kenyamanan pengungsi.
BBWS Pemali Juana pun menargetkan penutupan tiga titik tanggul yang jebol di Desa Baturagung, Desa Papanrejo, dan Desa Sukoreko dalam dua hari. Hal ini dilakukan untuk menghentikan aliran air yang masih menggenangi rumah warga dan mencegah banjir susulan.
Dalam rapat koordinasi, Gubernur Luthfi menegaskan bahwa pemulihan tidak berhenti setelah tanggul tertutup. Normalisasi sungai dan penguatan tanggul akan menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir, terutama menjelang Idulfitri. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendapatkan dukungan anggaran, termasuk kemungkinan penggunaan modifikasi cuaca guna mengatur curah hujan selama perbaikan tanggul.
Selain penanganan darurat, rapat ini juga membahas dampak luas banjir terhadap masyarakat. Bupati Grobogan, Setyo Hadi, melaporkan bahwa bencana ini menyebabkan 5.501 rumah terendam di 26 desa, dengan 1.202 jiwa mengungsi. Sektor pertanian pun terdampak, dengan 526 hektare sawah tergenang yang berisiko gagal panen.
Sekda Grobogan, Anang Armunanto, menambahkan bahwa setelah tanggul tertutup, langkah selanjutnya adalah mempercepat pemulihan lingkungan. Pembersihan rumah warga dan fasilitas umum menjadi prioritas agar kehidupan masyarakat dapat kembali normal. Pemerintah Kabupaten Grobogan telah mengajukan permohonan bantuan kepada BPBD Provinsi untuk mendukung upaya ini.
Di luar penanganan darurat, Sekda Armunanto juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap daerah hulu sungai. Ia menyebutkan bahwa perubahan fungsi lahan di wilayah tersebut berkontribusi pada meningkatnya debit air dan sedimentasi. Oleh karena itu, ia mengusulkan program penghijauan di Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai langkah mitigasi jangka panjang, untuk meningkatkan kapasitas tampung air dan mengurangi risiko banjir di masa depan.
Upaya normalisasi sungai dan penguatan tanggul tetap menjadi solusi utama dalam rapat koordinasi ini. Pemerintah daerah berencana untuk terus bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendapatkan pendanaan demi merealisasikan langkah-langkah tersebut.
Dengan sinergi antar sektor dan langkah-langkah terencana, diharapkan risiko banjir di Grobogan dapat diminimalkan. Pengelolaan DAS yang lebih baik diharapkan menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta melindungi masyarakat dari dampak bencana di masa depan.