BANDUNG || Jatenggayengnews.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti masalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alih fungsi lahan di kawasan resapan air Puncak, Kabupaten Bogor. Dalam pernyataannya, Dedi mengingatkan bahwa meskipun upaya pembongkaran bangunan di kawasan tersebut sudah dilakukan, semua langkah itu akan sia-sia jika PTPN tidak berkomitmen untuk menghentikan alih fungsi lahan.
“Tanpa komitmen konkret dari PTPN, segala usaha yang dilakukan akan menjadi percuma,” ujar Dedi, mengungkapkan kekhawatirannya terkait kerusakan lingkungan yang semakin parah.
Selain itu, Dedi juga mengkritik keberlanjutan kerjasama operasi (KSO) dengan pihak tenant yang membangun di kawasan resapan air. Praktik ini dianggap merugikan lingkungan karena mengancam fungsi ekologis kawasan tersebut. Dedi turut menyoroti aktivitas Perhutani yang melakukan penebangan pohon siap panen tanpa memperhatikan aspek lingkungan, yang dapat memperburuk kerusakan.
Ia menegaskan, “Kami sibuk menangani, Anda sibuk menikmati. Untuk itu mari kita bangun langkah ini bersama,” dan berharap PTPN serta Perhutani dapat menghitung dengan cermat keuntungan finansial yang mereka dapatkan dari penyewaan lahan dan penebangan pohon, dan membandingkannya dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana akibat kerusakan lingkungan.
Dedi mengajak kedua institusi tersebut untuk segera duduk bersama dan menyusun rencana serta evaluasi yang lebih komprehensif demi pelestarian lingkungan. Ia menegaskan, kolaborasi yang solid antara semua pihak sangat penting agar tidak ada yang berjalan sendiri-sendiri dalam mengatasi masalah lingkungan yang semakin kompleks.
“Mari berubah,” seru Dedi, dengan harapan agar semua pihak dapat lebih sadar akan pentingnya pelestarian lingkungan demi masa depan bersama.
