MANOKWARI || jatenggayengnews.com – Ketua Komisi III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, mengkritik keras keputusan pemindahan smelter PT Freeport yang sebelumnya berada di Papua ke Gresik, Jawa Timur. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut sejak awal telah ditolak, karena dianggap tidak logis.
“Ini jelas tidak masuk akal, karena sumber daya alamnya ada di Papua, tetapi smelternya dibangun di luar Papua,” ujar Filep Wamafma kepada wartawan di Manokwari pada Senin (24/03/2025).
Menurutnya, situasi ini semakin diperburuk dengan fakta bahwa limbah berbahaya dari kegiatan pertambangan justru dibuang di Papua, sementara hasil kekayaan alamnya justru dinikmati oleh wilayah lain.
“Masalah ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal keadilan, yang sangat berhubungan dengan isu sosial dan politik yang harus diperhatikan,” lanjutnya.
Ia menilai, ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam di Papua memperburuk hubungan dan kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat.
Filep juga menyoroti absennya perwakilan pejabat dari Papua pada acara peresmian smelter Freeport di Gresik. “Saya perlu mempertanyakan, mengapa tidak ada pejabat dari Papua yang diundang? Hal-hal seperti ini yang membuat masyarakat Papua merasa antipati terhadap pemerintah pusat,” tegasnya.
Meski smelter sudah beroperasi di Gresik, Filep yang juga menjabat sebagai Ketua STIH Manokwari itu berharap agar pemerintah tetap memperhatikan dampak ekonomi bagi Papua, terutama dalam hal perekrutan tenaga kerja lokal.
Ia juga menilai hingga saat ini belum terlihat langkah konkret dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangun Papua. Menurutnya, keputusan pemindahan smelter ini tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi untuk masyarakat Papua hanya akan memperburuk ketidakpercayaan antara Papua dan pemerintah pusat.
“Kami tentu mendukung program pemerintah yang sudah dipertimbangkan secara matang, tetapi kami ingin mengingatkan bahwa masalah ini belum selesai. Masih ada anggapan di Papua bahwa negara tidak adil,” tutupnya.
