SOE || jatenggayengnews.com – Dugaan pemotongan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Nunleu, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) terus menuai sorotan. Praktisi Hukum, Zet Missa, SH secara tegas mendesak Bupati TTS, bersama unsur Muspida dan DPRD, untuk segera mengambil langkah tegas menindaklanjuti persoalan tersebut.
Dalam pernyataan sikap yang diterima media melalui pesan WhatsApp/WAnya Zet Missa, SH pada Senin, (14/4/2025) menyampaikan keprihatinan mendalam atas maraknya laporan masyarakat terkait dugaan pemotongan dana bantuan sosial yang seharusnya sepenuhnya diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Kami berharap Bupati TTS dan seluruh jajaran terkait, termasuk DPRD, jangan tinggal diam. Ini menyangkut hak rakyat kecil. Dugaan pemotongan dana PKH harus diselidiki secara serius dan transparan,” tegas praktisi hukum itu.
Hal ini mencuat ke publik sejak bulan Maret 2025 terkait pengeluhan masyarakat yang mengatakan sudah berulang kali dana PKH mereka dipotong setiap kali pencairan.
“Jadi kami minta DPRD Kabupaten TTS juga bisa panggil mereka dan adanya Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD. Agar bisa terungkap semua itu. Karena kalau hanya turun bertemu masyarakat di Desa, maka mereka sulit berbicara terkait apa yang mereka alami. Karena biasanya mereka terancam nama dihapus dari PKH dan lain sebagainya,” pinta Zet Missa.
Tak hanya soal PKH, praktisi hukum ini juga menyoroti akses air bersih yang masih menjadi masalah krusial di Desa Nunleu dan desa-desa lain di wilayah TTS. Dimana kasus soal proyek air bersih senilai kurang lebih Rp3,9 Miliar yang dinilai tak bermanfaat untuk masyarakat seluruhnya.
Menurutnya, permasalahan infrastruktur dasar seperti air minum layak harus menjadi prioritas utama pemerintah.
“Kami ingatkan bahwa dana desa dari Kementerian Desa sangat besar jumlahnya. Maka, desa-desa seperti Nunleu seharusnya mendapat perhatian lebih. Jangan sampai dana sebesar itu tidak berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” tandas pria asal TTS ini.
Zet Missa juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal proses pembangunan di desa-desa, agar transparansi dan akuntabilitas anggaran benar-benar terwujud.
