Program Jaksa Masuk Hutan Dalam Rangka Sosialisasi Penyadaran Hukum Kepada Masyarakat

SEMARANG || jatenggayengnews.com – Bertempat di Taman Wisata Top Selfie Cemoro Sewu, BKPH Penggaron, Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang bersama KPH Kedu Utara menjalin sinergitas dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang melalui Program Jaksa Masuk Hutan. (07/09/2023)

Kegiatan Jaksa Masuk Hutan dengan menggelar acara sosialisasi hukum tentang tindak pidana kehutanan yang berisi paparan tentang ruang lingkup tindak pidana kehutanan, pelaku tindak pidana kehutanan, ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana kehutanan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana kehutanan serta bagaimana penerapan hukumnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut adalah Administratur/KKPH Semarang (Ir. Teguh Jati Waluyo beserta segenap jajarannya dan Administratur/KKPH Kedu Utara (Ir. Damanhuri) beserta jajarannya serta Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang Dr. RR. Theresia Tri Widorini, SE, AK, SH, MH beserta jajarannya.

Sosialisasi hukum dilakukan dengan audien dari KPH Semarang dan KPH Kedu Utara karena wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang berada di 2 (dua) wilayah KPH ini.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang Tri Widorini dalam sambutannya menyatakan bahwa Program Jaksa Masuk Hutan adalah dalam rangka memberikan sosialisasi kepada petugas Perum Perhutani dan masyarakat sekitar hutan, khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Semarang agar sadar bahwa keberadaan hutan memiliki fungsi dan peran strategis bagi sebuah negara, untuk itu perlu dijaga, dipelihara dan dilestarikan dari ancaman deforestasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Sosialisasi hukum ini diharapkan menimbulkan kesadaran kolektif bagi semua pihak untuk bersama-sama menjaga hutan agar tetap lestari, sehingga hutan dan habitat flora faunanya yang kaya bisa kita pertahankan dan pada gilirannya bisa diwariskan ke generasi penerus. Jangan sampai generasi penerus itu hnya bisa melihat jenis flora dan fauna dari sebuah katalog tanpa bisa melihat wujud fisiknya. Lestarinya hutan berarti akan menjadi tempat hidup dan bergantungnya spesies flora dan fauna, dan eksistensi hutan menjadi indikator bahwa lingkungan masih terjaga.

Keberadaan hutan akan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, hutan memberikan oksigen gratis, menyediakan sumber pakan ternak berupa rerumputan, mengatur tata air (menjaga keberadaan sumber mata air yang tetap tersedia), tempat wisata dan edukasi (penelitian) dan masih banyak manfaat lain yang bersifat intangible atau yang tidak dapat diukur dengan materi.
Kerusakan hutan akan memberikan dampak secara sosial dan ekonomi. Tanah longsor, kekeringan, pemanasan global, hilangnya sumber plasma nutfah, dll.

Administratur KPH Semarang, Ir. Teguh Jati Waluyo dalam penjelasannya menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi dilakukan sebagai tindaklanjut penandatangan kerjasama bidang Perdata & Tata Usaha Negara pada tanggal 20 Juni 2023. Harapan dari kerjasama ini adalah adalah simbiosis mutualisme, Perum Perhutani dapat meminta saran dan masukan berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum atau bahkan tindakan hukum lainnya terkait persoalan perdata dan tata usaha negara yang ada, dan Kejaksaan memberikan perannya untuk melakukan pengabdian kepada masyarak melalui kegiatan-kegiatan penyadaran hukum.

Untuk kasus-kasus tertentu yang menonjol dan strategis khususnya untuk menegakan wibawa pemerintah maka keberadaan Jaksa dapat digunakan selaku Pengacara Negara, yang bertindak untuk dan atas nama Perhutani di dalam proses peradilan.

Teguh Jati Waluyo menambahkan, perkembangan euforia reformasi yang di dalamnya muncul issue reforma agraria berupa redistribusi tanah kepada rakyat dan munculnya kebijakan pemerintah pada kawasan hutan yang dikelola Perhutani lewat program KHDPK (Kawasan Dengan Penggunaan Khusus), pasti ke depan akan banyak menimbulkan konflik dalam hal pengelolaannya, disinilah peran Kejaksaan terlibat, guna memberikan edukasi hukum berupa pencerahan dan pemahaman di dalam lalu lintas perbuatan keperdataan dan tata usaha negara, baik kepada insan Perhutani ataupun masyarakat agar tidak muncul konflik yang bermuara ke pengadilan.

Diharapkan pendekatan-pendekatan non litigasi menjadi prinsip yang harus dikedepankan agar permasalahan yang timbul dapat diselesaikan melalui prinsip win-win solution dan tidak berakhir di pengadian.

Wartawan : Arifin

Editor        : Luluk