Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Tonggak Pembangun Bangsa

jatenggayengnews.com – Pendidikan merupakan sebuah hal yang penting untuk semua generasi, Apalagi zaman sekarang pemerintah ditekankan untuk membentuk generasi yang berjiwa pancasila dimana kita harus memiliki jiwa dan semangat juang yang tinggi. Untuk membangun negeri sesuai pedoman Pancasila yaitu bebas dari kejahatan, anti korupsi, dan lain-lain. Dalam pelaksanaan program Pembangunan Nasional masih menghadapi berbagai permasalahan yaitu penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). (10/10/23)

Adapun Salah satu cara penghindaran korupsi adalah melalui lembaga pelatihan atau pendidikan yang layak, khususnya Sistem Program Pendidikan Anti korupsi (PAK). DiIndonesia sudah menjadi fenomena yang sangat mencemaskan, karena semakin meluas dan merambah pada semua lembaga Negara seperti Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Korupsi di Indonesia telah merambah keseluruh nilai kehidupan masyarakat dan dilakukan secara sistematis, sehingga merusak perekonomian dan menghambat pembangunan serta memunculkan stigma negative bagi bangsa dan negara Indonesia. Adapun pasal yang menjadi landasan kuat untuk terciptanya Good Governance bila sektor pendidikan menjadi fokus utama pembenahan bangsa dengan penerapan moral dan etika yang baik serta pemberian pendidikan anti korupsi sejak dini.

Saat ini yang bisa dikembangkan yaitu Lembaga pendidikan menjadi satu lembaga yang paling efektif untuk memperkenalkan bentuk, budaya serta dampak korupsi pada generasi muda. Bentuk lembaga pendidikan yang efektif untuk menerapkan pendidikan anti korupsi yaitu di tingkat perguruan Tinggi.

Oleh karena itu, artikel ini ditulis untuk mengetahui membangun bangsa yang anti korupsi. Korupsi secara harfiah yaitu sesuatu yang busuk, jahat, dan merusakkan, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, korupsi didefinisikan lebih spesifik lagi yaitu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara. Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain.

Adapun Undang-undang Pendidikan Anti Korupsi tidak kalah penting untuk diterapkan sejak dini pada peserta didik serta menjadi pekerjaan rumah bagi pemegang kebijakan untuk memasukan konsep ini kedalam kurikulum pendidikan kita. karena korupsi yang terjadi di negara kita sudah pada tahap sangat kritis/mengkhawatirkan dan mempunyai dampak yang luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem demokrasi, sitem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan serta tatanan sosial kemasyarakatan.

Pentingnya peran pendidikan yaitu sebagai penjaga dan pengembang integritas bangsa, bukan hanya sebagai bagian dari gerakan antikorupsi tetapi Pendidikan Anti Korupsi merupakan usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal disekolah, pendidikan informal pada lingkungan keluarga, dan pendidikan non formal di masyarakat.

Tujuan pendidikan anti korupsi adalah pembentukan pengetahuan pemahaman mengenai bentuk korupsi, pengubahan persepsi sikap terhadap korupsi, dan pembentukan keterampilan kecakapan baru untuk melawan korupsi. Kita harus Belajar dari pengalaman negara lain untuk melakukan pemberantasan korupsi ternyata tidak cukup hanya dengan penegakan hukum, namun harus diikuti oleh pendidikan anti korupsi.

Manfaat dari pendidikan anti korupsi yang dapat dilakukan pada pendidikan formal dan non formal dalam usaha gerakan pemberantasan korupsi diantaranya yaitu memproses pendidikan yang mampu menumbuhkan kepedulian yang tulus, membangun penalaran obyektif dan mengembangkan perspektif universal pada individu.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa, pendidikan memiliki peran yang sangat vital dalam membangun bangsa dan generasi Indonesia anti korupsi. Peran tersebut diantaranya Sebagai Agen Perubahan, sebagai Pusat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sebagai Moral Force Pemberantasan Korupsi.