LAMPUNG || JATENGGAYENGNEWS.com – Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bahas Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Sosialisasi Ibu Kota Nusantara di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Lampung, pada Jumat, 16 Agustus 2024.
Dalam rapat tersebut, ditekankan pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berkelanjutan sebagai dasar bagi pembangunan di masa depan.
Rapat ini juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung prinsip-prinsip tata kelola yang adaptif, berkelanjutan, serta menjaga netralitas ASN dalam Pilkada serentak 2024, yang menjadi landasan penting bagi kemajuan Indonesia.
Samsudin menekankan bahwa pembangunan tidak hanya mengenai infrastruktur fisik, tetapi juga revitalisasi tata kelola yang relevan dengan tantangan zaman.
Ia menekankan bahwa tata kelola baru yang akan diterapkan di Ibu Kota Nusantara mencerminkan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan atau green development.
“Pembangunan di Ibu Kota Nusantara akan menekankan konsep green development, di mana jika dilihat dari atas, yang terlihat adalah hamparan hijau, menunjukkan komitmen kita terhadap pembangunan berkelanjutan,” ungkap Samsudin.
Samsudin juga menambahkan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya terbatas pada aspek lingkungan fisik, tetapi juga mencakup pengembangan energi baru terbarukan.
“Energi yang digunakan di masa depan akan berfokus pada sumber energi terbarukan, seperti listrik, energi matahari, dan baterai. Ini adalah langkah penting yang harus kita ambil untuk menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan,” jelas Samsudin.
Dalam pembahasan mengenai visi pembangunan ke depan, Samsudin mengajak semua pihak untuk memiliki pandangan yang jauh ke depan, bukan hanya untuk lima atau tiga tahun ke depan, tetapi untuk generasi mendatang.
“Pembangunan yang kita lakukan harus mempersiapkan masa depan bagi anak-anak kita, yang akan hidup di zaman yang berbeda dari kita, dengan pola pikir yang berbeda pula,” tambahnya.
Samsudin juga menyoroti potensi besar laut Indonesia dalam konsep ekonomi biru atau blue economy.
Ia menekankan bahwa laut adalah sumber daya yang sangat luas dan harus dioptimalkan untuk pembangunan berkelanjutan.
“Laut kita adalah potensi yang luar biasa. Dengan konsep blue economy, kita bisa memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Samsudin mengingatkan pentingnya penataan ruang pesisir yang menghadap laut.
“Presiden telah menegaskan bahwa rumah-rumah di pesisir laut tidak boleh lagi membelakangi laut. Laut harus dijadikan halaman depan, bukan tempat pembuangan sampah. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk memperbaiki tata ruang dan menjadikan laut sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat pesisir,” tegasnya.
Samsudin juga menekankan bahwa Lampung, sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya laut, harus mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Pertumbuhan ekonomi Lampung tidak akan optimal jika kita tidak mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi para investor. Kita harus menyediakan infrastruktur yang memadai, regulasi yang jelas, dan kebijakan yang mendukung, serta meningkatkan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja kita,” ujarnya.
Selain itu, Samsudin menyampaikan bahwa netralitas ASN menjadi salah satu isu penting yang dibahas dalam rapat tersebut. Ia menegaskan bahwa netralitas ASN adalah kunci keberhasilan Pilkada serentak 2024 yang akan datang.
“Netralitas ASN harus dijaga dengan baik untuk memastikan Pilkada serentak 2024 berjalan dengan lancar dan adil,” katanya.
Pilkada serentak 2024, yang pertama kali dilakukan dalam sejarah Indonesia, menjadi tantangan besar bagi semua pihak yang terlibat. Samsudin mengingatkan bahwa TNI, Polri, dan seluruh komponen masyarakat belum memiliki pengalaman dalam menghadapi Pilkada serentak ini, sehingga diperlukan koordinasi dan mitigasi keamanan yang baik.
“Mengingat ini adalah Pilkada serentak pertama dalam sejarah Indonesia, kita harus melakukan mitigasi keamanan dengan sangat hati-hati. Koordinasi dengan pihak TNI, Polri, KPU, Bawaslu, dan tokoh masyarakat harus dilakukan secara intensif untuk memastikan semua berjalan dengan baik, terkendali, dan harmonis,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran ASN dalam menjaga netralitas dan profesionalisme selama proses Pilkada berlangsung. Samsudin berharap, melalui rapat koordinasi ini, semua pihak dapat memahami betapa pentingnya menjaga netralitas ASN dan mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tantangan Pilkada serentak 2024.
“Mari kita bersama-sama menjaga integritas dan netralitas ASN demi suksesnya Pilkada serentak 2024 yang damai dan berintegritas,” ajaknya. (Lu2k/red)
