Pemanfaatan Indikator SUSENAS untuk Mendukung Rencana Pembangunan


Temanggung||jatenggayengnews.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Temanggung mengadakan Seminar Indikator Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dengan tema “Membangun Literasi Pemanfaatan Indikator Hasil SUSENAS.” Acara ini berlangsung di Ballroom Front One Resort Indraloka, Temanggung, pada Rabu (6/11/2024).

Suharlan, Kasubag Umum Kepegawaian BPS Temanggung, dalam laporannya menekankan bahwa data statistik yang berkualitas memiliki peran penting dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran, khususnya untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Seminar ini juga menjadi sarana untuk memperluas pemahaman mengenai statistik, khususnya data SUSENAS yang telah dikumpulkan pada Maret dan September 2024.

BACA JUGA  Kapolri Pimpin Kenaikan Pangkat 16 Pati Polri

“BPS sangat berfokus pada penyediaan data statistik yang berkualitas. Tentu saja, ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan dan dukungan berbagai pihak,” ungkap Suharlan.

Dalam seminar tersebut, BPS Temanggung juga mengundang narasumber kompeten, yaitu Kepala Bappeda Temanggung, Hendra Sumaryana, dan Statistisi Ahli Madya BPS Jateng, Harjo Tegur Ilmiana. Keduanya membahas pentingnya indikator sosial dan ekonomi hasil SUSENAS dalam menghasilkan data yang akurat.

BACA JUGA  KPU Grobogan Luncurkan Maskot dan Jingle Pilkada 2024

“Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini mencakup pemanfaatan data sosial ekonomi untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan (RPJMD, SDGs, dan Indikator Kinerja), proses bisnis statistik SUSENAS, kelebihan dan kelemahan SUSENAS, edukasi statistik, serta penggunaan data SUSENAS dalam berbagai sektor,” lanjutnya.

BACA JUGA  SSDM Polri gelar “He For She Award” Wujud Komitmen Dan Dukungan Terhadap Perempuan Di Lingkungan Polri

Hasil SUSENAS yang dilaksanakan secara rutin oleh BPS mencakup data penting seperti tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi. Data ini menjadi panduan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). (Wll;Ekp)