Jatenggayengnew.com-Ekonom dan pengamat kebijakan publik, Prof. Sutan Nasomal SH, MH, menyampaikan keprihatinannya atas situasi ekonomi masyarakat saat ini. Menurutnya, kondisi rakyat semakin terpuruk dengan meningkatnya angka pengangguran dan rendahnya daya beli masyarakat, sementara kebijakan pemerintah justru dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil.
Dalam keterangannya kepada media pada Minggu (17/11/2024), Prof. Sutan menyoroti rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun 2025. Kebijakan tersebut dianggap membebani rakyat kecil yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Kenaikan PPN ini bukannya mencari solusi dari kalangan mampu, malah menambah beban rakyat kecil. Padahal, jika pemerintah lebih fokus pada orang kaya, seperti 50 orang terkaya di Indonesia, pajak 2 persen saja dari mereka sudah bisa memberikan tambahan penerimaan sebesar Rp81 triliun,” tegasnya.
Pajak Orang Kaya Sebagai Solusi
Prof. Sutan menyarankan agar pemerintah lebih berani mengenakan pajak kepada warga negara dengan kekayaan di atas Rp15,5 miliar. Dengan data yang ada, potensi penerimaan pajak dari kalangan kaya jauh lebih besar daripada membebankan pajak kepada masyarakat kecil yang penghasilannya minim.
“Uang orang kaya Indonesia banyak diparkir di luar negeri, seperti di Singapura, dengan jumlah mencapai lebih dari Rp3.000 triliun. Pemerintah harus menutup celah ini dan memastikan dana tersebut digunakan untuk program dalam negeri, seperti mendukung UMKM,” jelasnya.
Kritik terhadap Kebijakan Ekonomi dan Pajak
Prof. Sutan juga mengkritik kebijakan yang dianggap terlalu berpihak pada oligarki. Ia menilai kelompok oligarki telah memanfaatkan situasi untuk mengeruk keuntungan, sementara pemerintah dinilai gagal meningkatkan taraf hidup rakyat.
“Situasi ini menunjukkan bagaimana kebijakan ekonomi dan politik diatur oleh segelintir pihak yang memiskinkan masyarakat kecil. Harga kebutuhan pokok meningkat hingga tiga kali lipat sejak 2014, tetapi pendapatan masyarakat tidak kunjung membaik,” tambahnya.
Tuntutan untuk Pemerintah
Ia mendesak pemerintah, terutama Menteri Keuangan, agar tidak membuat kebijakan yang dianggap merugikan rakyat kecil. Sebaliknya, langkah-langkah konkret harus dilakukan untuk membuka lapangan kerja, memaksimalkan potensi sumber daya alam, dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara.
“Sudah sewajarnya pemerintah berani bersikap tegas terhadap para konglomerat yang menyimpan kekayaan di luar negeri. Jangan biarkan mereka menghindar dari kewajiban yang dapat membantu membangun ekonomi bangsa,” tutup Prof. Sutan.
Editor: Nofis
Dilansir dari: Suara Daerah
