Serang||jatenggayengnews.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam memastikan keberhasilan swasembada pangan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pangan Provinsi Banten Tahun 2025 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang.
Dalam rakor tersebut, Bima memaparkan sejumlah praktik baik yang telah dilakukan daerah, salah satunya Kabupaten Bangkalan di Madura, Jawa Timur. Ia menyoroti langkah Pj. Bupati Bangkalan, Arief M. Edie, yang secara aktif memantau langsung irigasi untuk memastikan keberhasilan panen. Arief juga piawai dalam mencari bantuan untuk perbaikan irigasi, termasuk alat-alat mesin pertanian (alsintan). Kedekatannya dengan petani menjadi contoh inspiratif yang menurut Bima perlu diadopsi oleh kepala daerah lain.
Bima menyatakan bahwa kepala daerah merupakan ujung tombak dalam mewujudkan swasembada pangan. Mereka diibaratkan sebagai pemain kunci yang menentukan keberhasilan program ini. Ia mendorong kepala daerah untuk aktif turun ke lapangan dan menggandeng berbagai pihak, termasuk TNI/Polri, untuk mendukung keberhasilan program pangan di wilayahnya.
Selain itu, Bima menyoroti permasalahan irigasi di Desa Bolang, Karawang, Jawa Barat, yang menghadapi tantangan besar seperti sedimentasi, pertumbuhan gulma, dan kurangnya perawatan rutin. Irigasi di desa tersebut, yang bersumber dari Bendungan Jatiluhur, mengalami berbagai kendala akibat kurangnya perhatian terhadap pemeliharaan. Kondisi ini diperparah dengan keluhan dari para ulu-ulu atau petugas pengairan yang merasa kesejahteraannya tidak diperhatikan.
Bima menjelaskan bahwa para petugas ini memiliki peran krusial dalam mengelola irigasi dan mendistribusikan air, namun tidak mendapatkan anggaran khusus untuk mendukung pekerjaannya. Mereka kerap kali bekerja dengan frekuensi rendah akibat minimnya dukungan yang diterima. Ia menyampaikan bahwa pemerintah desa dan kabupaten sebelumnya memiliki pengaturan gaji untuk para ulu-ulu, tetapi sistem tersebut kini tidak lagi berjalan.
Menanggapi kondisi ini, Bima mengapresiasi langkah cepat dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang merespons keluhan para petugas irigasi. Ia berharap ada koordinasi lintas sektor yang lebih baik untuk memastikan solusi berkelanjutan, termasuk alokasi anggaran khusus untuk pemeliharaan irigasi dan kesejahteraan petugas lapangan.
Menurut Bima, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk memastikan program ketahanan pangan berjalan dengan baik. Ia optimis bahwa kolaborasi ini dapat meningkatkan efektivitas program dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.