Dugaan Pj Bupati Tidak Netral Jelang Pilkada: Ribuan Massa Serbu Kantor Bupati Paluta

 Ribuan Massa Serbu Kantor Bupati Paluta

SUMUT||jatenggayengnews.com – Ribuan massa dari berbagai organisasi kepemudaan (OKP), organisasi masyarakat (ormas), dan perwakilan warga Padang Lawas Utara menggelar aksi demonstrasi di depan kantor bupati Padang Lawas Utara, Kamis, 17 Oktober 2024.

Dalam orasinya, para demonstran meminta agar Pj Bupati Padang Lawas Utara bersikap netral menjelang Pilkada di daerah tersebut. Hal ini menyusul dugaan adanya pengarahan kepada pegawai negeri dan pegawai honor untuk mendukung salah satu calon bupati. Massa menegaskan bahwa Pj Bupati Paluta, Patuan Rahmad Syukur Hasibuan, sebaiknya tidak ikut campur dalam Pilkada yang akan datang.

Selain itu, massa menunjukkan beberapa bukti dugaan keterlibatan kepala desa yang memasang baliho salah satu calon bupati, yang kebetulan adalah adik mantan bupati sebelumnya. Ada juga bukti terkait penggunaan mobil dinas Pemkab untuk kegiatan kampanye salah satu calon bupati.

BACA JUGA  Tim Pembina Samsat Nasional Perkuat Sinergi Untuk Dorong Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak

“Pj Bupati Padang Lawas Utara jelas telah mencederai demokrasi karena diduga terlibat dalam Pilkada Paluta. Kami memiliki bukti yang kuat dan sebagian sudah dilaporkan ke Bawaslu Padang Lawas,” ujar Afri Harahap dalam orasinya.

BACA JUGA  Lantik 23 ASN, Bupati Kebumen Minta Pejabat Tak Bersantai-santai

Setelah beberapa jam berdemonstrasi, Pj Bupati Padang Lawas Utara tidak juga menemui massa yang berkumpul di depan pintu masuk kantor bupati. Hal ini memicu kemarahan massa, yang berujung pada kericuhan. Aksi saling dorong antara massa dan aparat kepolisian pun terjadi, serta massa membakar ban bekas di depan kantor setelah menduga Pj Bupati kabur keluar dari kantor melalui pintu belakang.

Situasi yang memanas akhirnya dapat diredam setelah pihak kepolisian melakukan mediasi dan mempertemukan perwakilan massa dengan Kabag Hukum Pemkab Padang Lawas Utara. Dalam pertemuan tersebut, Kabag Hukum berjanji akan menyampaikan tuntutan massa kepada pimpinan.

BACA JUGA  1.000 Anggota DPR dan DPRD Terlibat Judi Online

Sementara itu, massa mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, bahkan berencana menyurati Mendagri untuk meminta pencopotan Pj Bupati Padang Lawas Utara karena diduga tidak netral jelang Pilkada Paluta.

Sumber: Redaksi1