Temanggung||Jatenggayengnews.com – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kecamatan Ngadirejo membahas berbagai isu strategis terkait kepentingan masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah tingkat kemiskinan dan stunting yang masih menjadi persoalan serius di wilayah ini.
Berdasarkan data yang disampaikan oleh BPS dan Dinsos, jumlah kemiskinan di Kecamatan Ngadirejo mencapai sekitar 39.661 jiwa dari total sekitar 63 ribu warga. Hal ini menggambarkan bahwa hampir separuh dari penduduk di wilayah ini hidup di bawah garis kemiskinan. Lebih lanjut, data menunjukkan ada 4.544 keluarga yang tergolong miskin ekstrem, yang menjadi target untuk segera diselesaikan pada tahun ini.
Pj. Bupati Temanggung, Hary Agung Prabowo, menyampaikan pentingnya perhatian bersama untuk menanggulangi masalah kemiskinan ekstrem. “Dari data yang ada, 39 ribu orang itu berarti hampir separuhnya dari 63 ribu warga. Indikator kemiskinan ekstrem harus kita selesaikan nol, kalau tidak zero, ya minimal 0,1,” katanya dalam acara Musrenbang yang digelar di Gedung Serba Guna Desa Pringapus, Kecamatan Ngadirejo, Rabu (22/1/2025).
Selain kemiskinan, masalah stunting juga menjadi perhatian serius. Di Kecamatan Ngadirejo, terdapat 410 kasus balita yang masuk kategori stunting. Melalui Musrenbang ini, Pj. Bupati mengimbau agar penurunan angka stunting terus digalakkan. “Saya berharap Musrenbang ini bisa menjadi wadah kita bersama untuk berpikir jernih, meski dengan anggaran terbatas, untuk menentukan kegiatan super prioritas,” tegasnya.
Camat Ngadirejo, M Setyo Nusantoro, menjelaskan bahwa angka kemiskinan di wilayahnya termasuk yang tertinggi di Kabupaten Temanggung, yakni 10,01 persen. Desa Katekan tercatat sebagai yang tertinggi, dengan angka kemiskinan mencapai 9,11 persen. Meskipun demikian, dia mengungkapkan bahwa 15 desa di Kecamatan Ngadirejo masuk dalam kategori desa mandiri pada Indeks Desa Membangun 2024.
Melalui Musrenbang ini, diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan dan stunting dapat lebih terarah dan efektif, dengan melibatkan semua pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, anggota dewan, dan masyarakat setempat.