Semarang||Jatenggayengnews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya memperbaiki tata kelola dan pengawasan Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK) di wilayahnya. Salah satu langkah yang diambil adalah menyiapkan komisaris-komisaris yang kompeten untuk mengisi kekosongan jabatan dan meningkatkan kinerja lembaga tersebut.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengungkapkan bahwa banyak PT BPR BKK di Jateng yang mengalami kekosongan jabatan komisaris utama. Sebagai pemegang saham mayoritas, Pemprov Jateng bertanggung jawab untuk memastikan pengisian jabatan tersebut dengan individu yang memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai.
“Kami menyiapkan teman-teman dari Pemprov Jateng untuk berkontribusi mengisi posisi tersebut. Kami juga melakukan capacity building dan assessment dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan kompetensi calon komisaris,” ujar Sumarno dalam acara Bimbingan Teknis Best Practice Pengawasan PT BPR BKK di Hotel Front One HK Resort, Semarang, pada Senin, 18 November 2024.
Upaya ini diharapkan dapat memberikan bekal yang cukup bagi para komisaris untuk menjalankan tugas pengawasan dan memberikan nasihat yang konstruktif, demi tercapainya tata kelola yang baik di PT BPR BKK. “Fungsi komisaris adalah mengawasi dan memberikan masukan agar tata kelola lembaga berjalan dengan baik,” tambah Sekda.
Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT BPR BKK memiliki tanggung jawab untuk mendukung program pemerintah daerah dan berkontribusi pada penguatan ekonomi regional. Oleh karena itu, penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik di lembaga ini.
“PT BPR BKK di Jawa Tengah harus terus berkembang. Kami juga berharap kemajuan ini bisa memberikan dividen bagi Pemprov Jateng,” kata Sumarno.
Kepala Bagian BUMD Biro Perekonomian Pemprov Jateng, Agus Prastusio, menyebutkan bahwa saat ini terdapat 14 PT BPR BKK yang kekurangan komisaris utama. Seleksi dan rapat umum pemegang saham (RUPS) telah dilakukan untuk mengisi kekosongan ini, dan calon komisaris yang diseleksi telah mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK.
Secara keseluruhan, kinerja 33 PT BPR BKK se-Jawa Tengah per Juni 2024 menunjukkan hasil yang cukup positif. Aset mencapai Rp12,5 triliun, dengan dana masyarakat sebesar Rp10,5 triliun, kredit Rp8,9 triliun, pendapatan Rp774,2 miliar, serta laba sebelum pajak Rp111,6 miliar. Kinerja ini terus meningkat setiap tahunnya.
“Kami berharap angka-angka ini dapat terus berkembang seiring dengan peningkatan tata kelola yang lebih baik,” pungkas Agus.
