Perbedaan Pilihan Politik Orang Tua, Tiga Murid TK di Rembang Dikeluarkan

Rembang||jatenggayengnews.com – Kasus mengejutkan terjadi di Rembang, Jawa Tengah, di mana tiga murid TK Darul Fiqri, yakni Icha, Bian, dan Chacha, dikeluarkan dari sekolah mereka. Keputusan ini diduga terkait perbedaan pilihan politik antara orang tua murid dan pihak pemilik yayasan sekolah.

Ambarwati, ibu dari Icha, mengungkapkan bahwa ia diminta oleh pihak sekolah untuk memilih pasangan calon (Paslon) tertentu di Pilkada Rembang 2024. Ketika ia menolak dan tetap pada pilihannya, anaknya dikeluarkan dari sekolah.

“Pak Joko Suryanto, Bu Umi, dan Bu Ima datang ke rumah saya, meminta kami untuk mencoblos nomor 02. Kalau tidak, anak saya tidak boleh bersekolah di TK Darul Fiqri,” ungkap Ambarwati pada Sabtu (23/11).

BACA JUGA  Sambut Hari Sumpah Pemuda, Bupati Grobogan Ikuti Senam Bersama

Hal serupa dialami oleh Jamilah, ibu Chacha. Ia mengaku kaget ketika nama anaknya dicoret dari daftar siswa hanya karena ia memilih Paslon lain yang tidak sesuai dengan arahan sekolah.

“Ketika saya mengatakan akan memilih nomor satu, pihak sekolah langsung menyatakan anak saya harus keluar dari sekolah,” ujar Jamilah.

BACA JUGA  Anggota Kodim 0716/Demak Laksanakan Pembenahan Pangkalan Guna Terciptanya Tempat Kerja Yang Nyaman.

Meski sempat meminta pertimbangan, kedua orang tua ini menerima keputusan pihak sekolah karena pemilik yayasan tidak mau mengubah pendiriannya.

Saat awak media mencoba mendapatkan klarifikasi dari pihak TK Darul Fiqri, sekolah tampak sepi tanpa aktivitas. Kepala sekolah menolak memberikan pernyataan melalui telepon dan hanya bersedia memberikan penjelasan secara langsung di sekolah.

“Saya belum bisa klarifikasi. Kalau mau jelas, datang ke sekolah langsung,” ujar kepala sekolah melalui panggilan telepon.

Kasus ini memicu keprihatinan masyarakat karena mencampuradukkan pendidikan dengan politik. Banyak pihak menilai tindakan ini melanggar hak anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Selain itu, kasus ini menimbulkan sorotan terhadap etika pengelolaan lembaga pendidikan yang seharusnya netral dari politik.

BACA JUGA  Pemanfaatan Aset Daerah DIY untuk Peningkatan PAD, Gubernur Dorong Pengelolaan Optimal

Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak yayasan atau dinas terkait. Kasus ini diharapkan mendapat perhatian dari instansi pemerintah untuk memastikan hak anak-anak tetap terlindungi, terlepas dari afiliasi politik orang tua mereka.

4o