Rembang||jatenggayengnews.com-Polemik terkait dugaan pengeluaran tiga siswa dari TK Darul Fikri Pamotan karena perbedaan pilihan politik mendapat bantahan tegas dari pihak sekolah dan yayasan. Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin (25/11/2024), pihak yayasan, kepala sekolah, dan kuasa hukum dengan tegas menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar.
Ketua Yayasan Darul Fikri, Joko Supryanto, menegaskan bahwa tidak ada siswa yang dikeluarkan karena alasan politik. Ia juga menekankan bahwa jika memang ada kebijakan semacam itu, pasti akan disertai dokumen resmi.
“Sejak awal, kami tidak pernah mengeluarkan tiga siswa tersebut. Tuduhan ini hanya asumsi yang tidak berdasar. Jika orang tua siswa memiliki pilihan politik berbeda, itu bukan masalah bagi kami,” ujar Joko.
Senada dengan itu, Kepala TK Darul Fikri, Umi Anisah, menjelaskan bahwa ketiga siswa yang disebut dalam pemberitaan tetap terdaftar sebagai siswa aktif di sekolah tersebut. Ia bahkan mengungkapkan bahwa salah satu wali murid sempat meminta anaknya dikeluarkan, namun permintaan itu ditolak.
“Saya meminta wali murid memberikan alasan yang jelas untuk permintaan itu. Jika ingin memindahkan anak, kami siap memberikan surat mutasi, tetapi wali murid bersikeras agar anaknya dikeluarkan tanpa dasar yang jelas,” ungkap Umi.
Kepala Desa Pamotan, Achmad Masykur Rukhani, yang turut hadir dalam konferensi pers, mengungkapkan bahwa setelah berkomunikasi dengan pihak yayasan, ia tidak menemukan bukti bahwa ada siswa yang dikeluarkan. Ia menilai isu ini sengaja dipolitisasi untuk kepentingan tertentu.
“Ini bukan milik keluarga salah satu pasangan calon bupati. TK Darul Fikri adalah milik yayasan, dan tanahnya memang dihibahkan oleh Mbak Harmusa Oktaviani, anggota DPR RI. Yang dengan ketulusan hati dan kebaikannya menghibahkan tanahnya untuk sekolah ini, Jadi janganlah kebaikan beliau malah disalah artikan,” jelasnya.
Achmad Masykur juga berencana mempertemukan pihak sekolah dengan wali murid untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini. Ia berharap masyarakat tidak mudah percaya pada kabar yang belum tentu benar, apalagi jika hal tersebut menyeret dunia pendidikan ke dalam pusaran politik.
“Kita tidak ingin anak-anak dan pihak sekolah menjadi korban isu politik. Saya akan berkoordinasi dengan Kepala Desa Sidorejo untuk mempertemukan kedua belah pihak agar masalah ini selesai,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, pihak sekolah juga meminta siapa pun yang menyebarkan tuduhan ini untuk menunjukkan bukti autentik terkait pengeluaran siswa. Mereka menegaskan bahwa tidak ada dokumen resmi atau keputusan yang menunjukkan bahwa siswa dikeluarkan dari TK Darul Fikri karena alasan politik.
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya, terutama yang menyeret ranah pendidikan ke dalam konflik politik.
