
Foto: Bupati Demak, Eistianah
Demak || jatenggayengnews.com-Pernyataan Bupati Demak, Eistianah, yang menyebut aksi demonstrasi Forum Honorer R2-R3 Kabupaten Demak sebagai tindakan tidak etis menuai kecaman dari berbagai pihak. Hal ini disampaikan Eistianah di hadapan awak media usai menghadiri rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Demak. [20-01-2025]
Dalam pernyataannya, Eistianah menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak saat ini sedang fokus menangani dampak bencana yang melanda daerah tersebut. Namun, ia memastikan bahwa Pemkab tetap memperhatikan nasib guru honorer sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait pemotongan gaji guru honorer, Eistianah mengaku belum bisa memberikan jawaban karena belum ada koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Kemarin mungkin kalau ada guru (demo) sebenarnya tidak etis. Bagaimana kita saat ini sedang menangani bencana banjir secara langsung dan kita perhatikan. Intinya, Pemkab sangat memperhatikan semua honorer yang ada di Kabupaten Demak, dan Pemkab adalah pelaksana keputusan dari MenPAN-RB. Secara bertahap selalu kita usahakan,” ujar Eistianah.
Pernyataan tersebut lantas memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Ketua LSM Harimau (Harapan Indonesia Maju), Tono Masiran, SE. Ia menilai bahwa sikap Bupati Demak menunjukkan kurangnya empati terhadap para guru honorer yang tengah berjuang memperjuangkan hak mereka.
“Pernyataan itu menunjukkan ketidakpedulian seorang pemimpin terhadap nasib rakyatnya atau kepedulian sosial. Ini sangat mencederai rasa kemanusiaan pada rekan-rekan guru honorer. Saya khawatir, sikap tidak peduli terhadap nasib rakyat ini akan berimbas pada kebijakan dan porsi anggaran untuk rakyat,” ujar Tono Masiran.
Sebelumnya, sekitar 500 orang yang tergabung dalam Forum Guru Honorer R2 dan R3 melakukan aksi demonstrasi damai di kantor DPRD Kabupaten Demak. Mereka menyampaikan berbagai tuntutan melalui orasi dan membentangkan spanduk serta poster.
Massa kemudian diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Demak, Zayinul Fata, dan Ketua Komisi D, Mu’thi Kholil. Dalam audiensi yang berlangsung hangat, Zayinul Fata menyatakan akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri dugaan pemotongan honorarium gaji PTT/GTT yang bersumber dari dana BOS. Ia juga berjanji akan memperjuangkan gaji PPPK paruh waktu agar setara dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK), serta mengusulkan 1.500 orang PTT/GTT se-Kabupaten Demak untuk menjadi PPPK penuh waktu kepada pemerintah pusat.
Sementara itu, Mukti Kholil menyampaikan bahwa DPRD, melalui Komisi A dan Komisi D, akan mengumpulkan data-data lebih lanjut sesuai hasil audiensi. Dalam waktu dekat, pihaknya akan berkoordinasi dengan Inspektorat dan Dinas Pendidikan untuk menindaklanjuti keluhan para guru honorer
Situasi ini menambah tekanan bagi Pemkab Demak untuk segera merespons tuntutan para guru honorer dan memastikan kesejahteraan mereka tidak terabaikan. [Mat]